Aneh, Ide Pembubaran Kodim/Koramil Muncul Jelang Peringatan G30S PKI

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, merebaknya tuntutan pembubaran Kodim dan Koramil akhir-akhir ini harus ditolak dengan tegas.

Terlebih, hembusan itu datang tiap kali negeri ini akan memperingati tragedi kemanusian G30S/PKI pada 30 Sptember nanti

"Saya heran isu ini selalu muncul menjelang peringatan G 30 S/PKI yang jatuh pada tanggal 30 September setiap tahun," ujar Dasco dalam siaran persnya, Minggu (17/9/2017).

Menurutnya, ide pembubaran Kodim dan Koramil sangat ahistoris.

"Perjalanan sejarah bangsa ini membuktikan bahwa kita bisa bertahan sebagai sebuah bangsa besar justru karena keberadaan dua institusi tersebut," tandas Dasco.

Untuk itu, ucap dia, keberadaan Kodim dan Koramil harus dipertahankan.

"Karena itu konsep terbaik pertahanan yang kita miliki dan bahkan menjadi acuan negara-negara lain," ungkap Anggota Komisi III DPR itu.

Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi militer yang belum tentu bisa diikuti terus.

"Konsep manunggalnya rakyat dan TNI memang pilihan yang terbaik dan itu hanya bisa diterapkan kalau kita masih punya Kodim dan Koramil. Apalagi jumlah penduduk kita adalah nomor empat terbesar di dunia," tandasnya.

Ia kembali menegaskan, sejak reformasi 1998, ide pembubaran Kodim dan Koramil gencar dikemukakan, tapi hingga saat ini tidak pernah ada kajian ilmiah yang mendukungnya.

"Terus-terang saya khawatir dengan kadar nasionalisme orang-orang yang mengusulkan hal tersebut," sindirnya

Sebelumnya, sempat diberitakan, wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

“Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat,” kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.

Olehn karena itu, penghapusan tersebut, ujar Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.